Tribunbabelnews.com
Lurah Lontong Pancur Didemo Warganya Sendiri
Pangkalpinang – Belum lama ini, Lurah Opas Indah didemo oleh warganya karena diduga tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Kini, giliran Lurah Lontong Pancur menghadapi aksi serupa akibat dugaan yang sama pada Senin, 21 Oktober 2024.
Lurah Lontong Pancur terlibat dalam acara bersama calon walikota Molen-Hakim dan terlihat berpose dengan kode dua jari, yang merupakan nomor urut pasangan calon tersebut. Aksi demo ini dipicu oleh postingan WhatsApp Lurah yang mengungkapkan rasa iri karena hanya Lurah Opas Indah yang didemo. Ia juga meminta warganya untuk melakukan aksi serupa dengan pesan: “Kel Opas didemo, asli ko iri, tolonglah ku nek juga, jangan sampai dak jadi gaess!!!”
Dalam status berikutnya, Lurah menulis: “Im Ready gaess. We will see.. Ditunggu.”
Yusuf, yang biasa dipanggil Jojo dan berperan sebagai koordinator aksi, menyatakan di depan media, “Kami pemuda Lontong Pancur tadinya tidak berniat melakukan orasi di kantor lurah, tetapi kehadiran kami di sini adalah untuk memenuhi tantangan pak lurah yang meminta untuk didemo. Sebagai warga yang baik, sudah sepatutnya kami penuhi keinginan pak lurah.”
Selain masalah netralitas lurah sebagai ASN, para pemuda juga menyoalkan penamaan jalan Molen di kelurahan mereka, yang dianggap tidak melalui musyawarah dengan masyarakat setempat. “Ini adalah keputusan sepihak pak lurah. Kami tidak dilibatkan dalam menentukan nama jalan. Kami menyatakan tidak setuju dengan nama tersebut dan meminta agar nama itu diganti,” ujar Sabirin alias Reren.
Selain itu, ada juga masalah retribusi sampah yang memberatkan warga. Di kelurahan lain, retribusi sampah hanya 15 ribu per bulan, sedangkan di Lontong Pancur mencapai 25 ribu. “Mengapa ini bisa beda dengan kelurahan lain?” tanya Reren.
Berbagai tulisan di atas karton dibawa para pengunjuk rasa, di antaranya bertuliskan: “Lurah harus netral, tidak boleh terlibat politik praktis,” “Cabut nama jalan Molen, kami tidak setuju,” dan “Retribusi sampah memberatkan.”
M. Sabirin alias Reren, tokoh pemuda Lontong Pancur, dalam orasinya menyampaikan, “Kami minta melalui pak Camat Pangkalbalam agar menyampaikan keinginan warga kepada PJ Walikota agar lurahnya diganti. Jika tidak, kami khawatir situasi masyarakat tidak kondusif.” Reren menambahkan, “Jika aspirasi kami ini tidak digubris, kami akan melakukan orasi di kantor Walikota Pangkalpinang dengan jumlah massa yang lebih besar.”
Aksi ini mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa pejabat publik, terutama ASN, menjaga netralitas dalam politik. Para demonstran berharap, dengan adanya aksi ini, mereka dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan pihak kelurahan demi kebaikan bersama.
Dalam konteks ini, aksi demonstrasi para warga Lontong Pancur menunjukkan kekuatan kolektif masyarakat dalam mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah lokal. Keberanian mereka untuk menuntut perubahan mencerminkan kebutuhan untuk transparansi dan akuntabilitas dari pejabat publik.
Para peserta aksi juga berharap agar media dan masyarakat luas memberikan perhatian terhadap masalah ini. Mereka percaya bahwa dengan dukungan publik, suara mereka akan lebih didengar dan dapat mendorong perubahan yang positif.
Dalam jangka panjang, situasi ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menjaga netralitas ASN dalam konteks politik. Dengan demikian, harapan akan terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan partisipatif dapat terwujud@ red.
